Menjelang kesimpulan akhir pansus angket kasus Bank Century, kubu pemerintah terus berusaha membentengi Wakil Presiden Boediono dari ancaman delegitimasi politik. Mereka menagih komitmen kepada jajaran mitra koalisi untuk melanggengkan Wapres Boediono hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan pada 2014.
''Substansi kontrak politik bukan sebatas koalisi SBY, tapi juga koalisi SBY-Boediono, baik di kabinet maupun parlemen,'' kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman di Jakarta kemarin (21/2).
Karena itu, menurut Hayono, koalisi bukan hanya wajib mempertahankan Presiden SBY sampai berakhirnya masa jabatan. Komitmen itu juga meliputi Wapres Boediono yang maju dalam satu paket dengan SBY saat pilpres lalu.
''Semua anggota koalisi, bila punya komitmen kepada pemerintah, harus juga memiliki etika politik. Apalagi, Boediono belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan,'' ungkap wakil ketua Komisi I DPR itu.
Hayono menyampaikan indikasi adanya upaya pemakzulan terhadap Boediono melalui pansus sangat kuat. Prosesnya tidak melalui mekanisme hukum, misalnya Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, itu lebih didorong melalui manuver politik yang sangat mungkin memunculkan vicious circle (lingkaran setan, Red) dalam politik nasional. Hayono khawatir, kondisi politik Indonesia akan seperti Thailand yang serbatidak pasti. (jawa pos 22/02/2010)
''Substansi kontrak politik bukan sebatas koalisi SBY, tapi juga koalisi SBY-Boediono, baik di kabinet maupun parlemen,'' kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Hayono Isman di Jakarta kemarin (21/2).
Karena itu, menurut Hayono, koalisi bukan hanya wajib mempertahankan Presiden SBY sampai berakhirnya masa jabatan. Komitmen itu juga meliputi Wapres Boediono yang maju dalam satu paket dengan SBY saat pilpres lalu.
''Semua anggota koalisi, bila punya komitmen kepada pemerintah, harus juga memiliki etika politik. Apalagi, Boediono belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan,'' ungkap wakil ketua Komisi I DPR itu.
Hayono menyampaikan indikasi adanya upaya pemakzulan terhadap Boediono melalui pansus sangat kuat. Prosesnya tidak melalui mekanisme hukum, misalnya Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, itu lebih didorong melalui manuver politik yang sangat mungkin memunculkan vicious circle (lingkaran setan, Red) dalam politik nasional. Hayono khawatir, kondisi politik Indonesia akan seperti Thailand yang serbatidak pasti. (jawa pos 22/02/2010)
0 comments:
Post a Comment